DISPARITY OF PUNISHMENT AT THE COURT OF THE CRIME OF CORRUPTION

Arifuddin -, Aswanto -, Sukti Akub, Wiwie Heryani

Abstract


Research on the judge's ruling against the disparity of offender criminal acts of corruption as well as the factors that influence the occurrence of the judge's verdict, the disparity was held in the Court of a criminal offence, Corruption in the courts, the courts of Makassar Tipikor Tipikor Bandung, with this type of problem identification research perskriptif-shaped, with the descriptive nature of the use of legal normative approach. Primary data obtained through interviews with as many as 15 judges and prosecutors as well as 7 5 academics 3 advocates determination technique done with a sample of secondary data and sampling purporsiv acquired through the study of librarianship is analyzed then qualitatively.

The research results showed that determination of the disparity, mistakes and condemnation to the perpetrator of the criminal offence of corruption in the courts, the courts of Makassar Tipikor Ti [ikor Jakarta and Bandung Tipikor Court as well as in the great Mahkama occurs because positive Indonesia corruption criminal law that gives broad freedom to determine fault and criminal type (strafsoort) both weighs criminal ringannya or (strafmaat) to the perpetrator of the criminal offence of corruption all not under the minimum standard of judgment and memlampaui the maximum punishment standards defined in legislation the eradication of criminal acts of corruption.

Factors that cause the occurrence of an error or judgment determining the disparity to the perpetrator of the criminal offence of corruption in the courts, the courts of Makassar Tipikor Ti [ikor Jakarta and Bandung Tipikor Court as well as in legal substance Agungadalah Mahkama factor, which gives freedom to the judge in deciding guilt and punishment inflicted to the defendant, politics and power, because the perpetrator of the criminal offence of corruption involves many officials or former officials of the regional social stratification, which is strong in the Association community city of Makassar, which puts an official or former official as a person who has a high degree of social stratification, and the judge in the determination of fault to the defendant, as well as the reasons pemberatan and relaxation of his judgement very subjective judgment by the Tribunal judges

Keywords


Disparities; corruption; and a Verdicts

Full Text:

PDF

References


Adami Chazawi,2005.Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi Di Indonesia,Bayu Media,Malang Ajang Budiman,2003

Ajang Budiman,2003,Logika Praktis ; Sebuah Pengantar,UMM Press dan Bayu Media.

Agus Priyanto, 2003, Analisis Hukum 2002 ; Jangan Tunggu Langit Runtuh, PT.Justica Siar Publika & Hukum online . com

.Achmad Ali,2002,Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya ),Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ahmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum Suata Kajian Filosofis dan Sosiologis,Chanra Pratama, Jakarta.

Andi zainal dan Andi Hamzah,2002, Bentuk-bentuk khusus Perwujudan Delik,Sumber Ilmu Jakarta

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, Jakarta

Baharuddin Lopa, 2002, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Buku Kompas, Jakarta.

Djaja Ermansjah 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan MK No.012-016-019/PPU-IV/2006. Balik Papan

Djoko Prokoso dan Nurwachid, 1984, Studi Tentang Pendapat-Pendapat mengenai Efektifitas Pidana Mati Di Indonesia,Glaksi Jakarta

Evi Hartanti,2005, Tindak Pidana korupsi,Sinar Grafika,Semarang

Eddy Djunaedy, Beberapa pedoman penghukuman dan pengamatan narapidana: tanpa penerbit, tanpa tahun, Hal. 7

Gregorius Aryadi, “Putusan Hakim dalam Perkara Pidana”(Studi Kasus tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta), Op. cit, hal.33

Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Penghukuman: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Penghukuman di Indonesia”, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.

Hamzah, Andi, .Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Erlangga, Jakarta.1986

Handoko, I.P.M. Ranu, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.1996

Hoefnagels, G. Peter, 1969,The others Side of Criminology, Kluwer-Deventer, Holand Masyarakat Transparansi Indonesia http://www.transparansi.or.id., diakses tanggal 16 Januari 2012

Indriyanto Seno Adji, 2007, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diaidit Media, Jakarta.

Jam Remmekuk, 2003,Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia. Gramedia Pustaka Utama Jakarta

Komaria Emong S. 2002, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia, (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi Indonesia,

Leden Marpuang, 2001, Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan), Djambatan, Jakarta, .

Muladi-Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1984, hal. 54

Muladi, “Dampak Disparitas Pidana dan Usaha mengatasinya”, Bandung: Alumni, hal. 52

Musakkir 2005Putusan Hakim yang diskriminatif dalam perkara pidana Sulawesi selatan

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi,Eresco, Jakarta,

M.Sholehuddin,2003,Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana ; Ide Dasar Doble Track System dan Inplementasinya,Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mubyarto. 1980,Ilmu Sosial dan Ilmu Keadilan. Argo Ekonomika, Jakarta.

Nurul Widiasih (Disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar lampung). Tesis Jakarta, juli 2009

Ladeng Marpaung, 2001, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, (Teori, Praktik, Teknik Penyesunan, dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Oemar Seno Adji, “Hukum-hukum pidana”, (Jakarta-Erlangga, 1984), hal 28-29

Poedjawijatna, 2002, LOGIKA; FilsafatBerpikir, PT. Rinekacipta, Jakarta

Rahayu Yusti Prabowo 2005Dibalik putusan hakim kajian psikologi hukum dalam perkara pidana

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, bandung: Alumni, 1977, hal. 61

Syed Hussein Alam, 1986.Sosiologi korupsi sebuah penjelajahan.

Surya Jaya, 2004, “Kendala dan Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”,Makalah, Makassar.

Todung Mulya Lubis, Kontroversi Hukuman Mati, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009,

Robert Klitgaard, 2001, Membasmi Korupsi, Yayasan obor Indonesia, Jakarta,

----------------------- ,1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,Yasrif Watampone,Jakarta.

Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa,2003, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian;

UU No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan;

UU Pemberantasan KKN

UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

UU N0.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi




DOI: http://dx.doi.org/10.14724/jh.v3i2.36

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2015 Journal of Humanity

Creative Commons License
Journal of Humanity is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.